uud tentang narkoba. UU Narkotika belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga berdampak pada. uud tentang narkoba

 
 UU Narkotika belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga berdampak padauud tentang narkoba Selain itu, menggunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri juga termasuk dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika

Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, tetapi setelah diundangkannya UU No. Mengingat : 1. Terutama UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Tentang Narkotika, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang. Narkotika. Pemerintah Pusat . Mengapa tindak pidana seperti tindak pidana ekonomi, psikotropika. UU Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. RI Tahun 2009 tentang Narkotika danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. 35 Tahun 2021 tentang Narkoba, mengadung unsur melawan hukum atau Tanpa hak : Apabila perbuataan telah mencocok larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Putus : 27-01-2015 — Upload : 04-03-2015Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. Hukuman Pidana 10 Tahun Dan Denda Rp. Ulasan Lengkap Ganja Termasuk Narkotika di Indonesia. 4 Pengurangan Ancaman Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Terhadap AnakOknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ( asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan jelaskan perbedaan pengertian Narkotika dengan Psikotropika. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai berikut :. 000,00. Undang-Undang No. Dasar Hukum. Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam analisis pasal 111 ayat (1) UU No. Apasajakah klasifikasi pembagian jenis narkoba? UU Narkotika membagi golongan narkoba menjadi 3 jenis, meliputi: ketergantungan narkoba semakin banyak didengung-dengungkan. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : Pasal 104. Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Untuk mengetahui tentang aturan hukum penyalahgunaan narkotika, serta tindak pidana narkotika,. NARKOTIKA Status. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UMUM . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. Pasal 3 Undang-Undang tentang Narkotika. 60 Narkotika merupakan zat yang dapat. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 690/Menkes/Per/VII/1997 tentang Label dan Publikasi Psikotropika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 Tahun 2005 tentang Prekursor Farmasi. BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG N A R K O T I K A. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 1 angka 22 UU Narkotika. kitab suci atau simbol keagamaan. Ganja Dilarang Di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentangPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami makna percobaan atau permufakatan jahat yang dimaksudkan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena percobaan diketegorikan sebagai delik yang belum sempurna. Namun, Lilik Mulyadi dalam laporan penelitiannya yang berjudul Pemidanaan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barangNarkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupenyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika T. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara. Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang. PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA . "Pasal. Berlaku. Bersama dua ibu lainnya, Dwi Pertiwi mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada. Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan d. Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: a. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim dapat memutuskan para konsumen ini untuk menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. menggerakkan ‟perang‟ terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba). 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Revisi UU Narkoba Disebut Akan Disahkan pada 2022. Setiap negara di seluruh dunia, punya dasar hukum tersendiri yang mengatur tentang narkotika, termasuk di Indonesia. Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 UU No. Uji Materil UU Narkotika Terhadap UUD 1945 terkait Larangan Narkotika Golongan I untuk Pelayanan Kesehatan di Mahkamah Konstitusi. Keterangan dari ahli dipergunakan untuk mendukung permohonan uji materi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945. Belum Tersedia. Cara Mendapatkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Menurut laman RSKO Jakarta, Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) terikat dengan UU no. Pemerintah. Sus/2019/PT. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri. a. 000,00 (sepuluh miliar rupiah). Di Indonesia, hukuman bagi pengedar dan pecandu diatur Undang-Undang No. 2009. Selanjutnya ditahun 1997, dibuatlah UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti UU No. Beberapa waktu lalu, saya menonton sebuah video di YouTube yang dinarasikan oleh rapper Jay-Z tentang perang melawan narkoba. Kepastian itu disampaikan pemohon, Firman. 35/2009 baik dalam tahapan pra-adjudikasi maupun dalam tahapan adjudikasi. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan. Pasal 54 Undang-Undang No. UU ini nyatanya juga memunculkan masalah lain dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba itu sendiri. UU No. Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut f. 1. dan narkotika, tidak diintegrasikan saja. Bersama 96 perwakilan negara lain, Republik Indonesia ikut menandatangani Konvensi Tunggal PBB. 000. Menghadapi pandemi Covid-19, pada bulan Juni 2020, BNN bekerja sama dengan Kemensos, Kemenkes, UNODC, dan Ikai menyusun Pedoman Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi. Tahun. Pemohon uji materi Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) UU No. Penerapan terhadap UU No. Indonesia, Undang–Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap Pertama 1999 - Keempat 2002, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. Pembahasan Revisi Rancangan Undang-Undang No. Di samping itu, ada pengaturan khusus dalam UU No. 35/2009 sebagai barometer dari tercapai atau tidak tercapainya furthering policy goals dari UU No. 35 tahun 2009 Pasal 127. ” 123Muskifa, “Upanya Pemerintah Dalam Menangulangi Tindak Pidana Narkoba (Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)”, (Skripsi, Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Watampone,. Selain itu, penegak hukum diminta lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika ketimbang penjatuhan pidana. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 4, BN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan tetap pada tuntutannya untuk memohonkan pembatalan pasal yang mengatur ancaman bagi pemilik dan pengedar narkotika golongan I. Toluene, dalam Lampiran II Undang-Undang No. UU Narkotika adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk tanaman atau bukan tanaman. Narkotika. Hukuman bagi pengguna narkoba ini berlaku untuk orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman. Video itu menganggap bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) telah gagal memerangi narkoba. H. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak pengujian Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2) UU No. com - Pasal tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tengah disorot. "Jadi dalam Pasal 111, 112 UU Narkotika itu kan disebutkan bahwa pengguna narkotika itu punya unsur meyimpan, menguasai, dan memiliki, kemudian menyediakan, dan seterusnya, nah ketiga. Sedangkan, pada triwulan I 2021 , terdapat 1. Narkotika golongan 1. Sanksi Pidana bagi pengedar narkotika terdapat pada Bab XV Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam pembangunan Indonesia sangat diperlukan kualitas sumber daya manusia. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimpbulkan. kemkes. Setiap negara di seluruh dunia, punya dasar hukum tersendiri yang mengatur tentang narkotika, termasuk di Indonesia. - UU RI No. Undang-undang (UU) tentang Narkotika. Para pengguna dan pecandu narkoba banyak ditangkap dan dijebloskan ke penjara, padahal mereka dapat memperoleh rehabilitasi medis dan sosial, kecuali bagi pengedar. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. 35 Tahun 2009 belum maksimal karena adanya persoalan ditinjau dari faktor-faktor yang. RI Tahun 2009 tentang Narkotika danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Namun secara tersamar dapat dilihat dalam Konsideran maupun dalam Penjelasan Umum UU Narkotika bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Kedua2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi suatu kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan NPS. oleh : Ratih Frayunita Sari, S. 35 Tahun 2009 berupa adanya ancaman pidana4. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika segera direvisi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RepublikLebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. Secara legal, di dunia medis penggunaannya diatur sesuai Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dapat menimbulkan ketergantungan psikis maupun fisik. kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tahun (1997) UU Nomer 35, tentang Narkotika. 2019/ Kata pengantar. Republik Indonesia Nomor 5062], selanjutnya disebut UU Narkotika. Sedangkan pengertian psikotropika menurut Undang undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu: “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. ID – Jakarta, Rencana revisi Undang-undang No. Undang-Undang No. Ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika golongan I ini terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika yang berbunyi: (1) Setiap Penyalah Guna: a. Menyatakan terdakwa ANDRI KUSTIANDI Bin DIDI MUHARAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna. LENGKAP DENGAN : dang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, Tentang PSIKOTROPIKA - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35. 2019/NO. ABSTRAK PERATURAN. Berdasarkan UU Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh. Sanksi bagi pengedar narkotika dan obat/bahan berbahaya (“narkoba”), khususnya pengangkut narkotika diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125 UU Narkotika. UU No. Pemerintah Indonesia kemudiaan mengeluarkan UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. SUS/2021/PT SBY. Pasal 34. id April 12, 2023 Pasal. 2021/No. 800. Dari tahun ke tahun melakukan perjuangan, LGN yang berpusat di Jakarta telah memiliki basis hampir di setiap propinsi. Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan. Narkotika Golongan 2. Sehingga disusunlah UU Anti Narkotika nomor 22/1997,. 35 Tahun 2012 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwaterbukti sebagai pemakai dan. , M. Psikotropika merupakan obat yang diperlukan dalam dunia kedokteran untuk pengobatan dan penelitian. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berbunyi “Setiap orang. MAKALAH NARKOBA DAN PENCEGAHANNYA DISUSUN OLEH RAIHAN ABRAR X MIA 3 SMA NEGERI 3 MEDAN T. mengetahui hukuman yang berlaku bagi pengedar narkoba tersebut yang tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. SUS/2019/PT MDN. ID – Jakarta, Rencana revisi Undang-undang No. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa setiap penyalah guna diberikan hukuman berbeda-beda sesuai golongan narkotika yang dipakai. Sus/2012, menimbulkan perhatian mengenai apakah. 35Tahun 2012 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Baca juga: Kriminolog Sebut Herry Wirawan Bisa Tolak Vonis Hukuman Mati PT Bandung. 000. Putusan. Bagi pemakai narkoba, ancaman hukuman lebih ringan. 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang narkoba terinspirasi dari pengertian Jackobus, seorang ahli farmasi pada tahun 2005. . bahwa lembaga rehabilitasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional memiliki peranan penting untuk memberikan pemulihan dan perawatan melalui. 1. 25 Tahun 2011. 2022. Seorang anak yang tertangkap tangan sedang melakukan pengantaran barang/narkotika tentu akan dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimohonkan seorang pengguna narkotika, Firman Ramang Putra. 1. Istilah bandar narkoba juga tidak dikenal dalam UU Narkoba. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Badan Narkotika Nasional (BNN) Badan Narkotika Nasional dibentuk atas amanat UU 35/2009 tentang Narkotika. 278 jo No. Tingginya tingkat peredaran narkotika dari luar negeri dari sisi kuantitas dan berkembangnya berbagai jenis narkotika menjadi keharusan UU No. Ancaman Pidana Pemilik Narkoba Dinilai Tidak Adil. Selain itu, beberapa pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur pidana mati. 000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak. com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menggelar rapat kerja antara perwakilan pemerintah dan Komisi III DPR pada Kamis (31/3/2022). Sebelumnya perlu Anda ketahui, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) telah mengelompokkan narkotika menjadi 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. mengimpor , mengekspor , menawarkan untuk dijual. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang Mengatur, Mengawasi dan Menindak Peredaran dan. Hukuman dan ancaman pidana untuk pengguna narkoba sudah tercantum dalam UU no. Sedangkan hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127.